Massa GPMPPK Demonstrasi, Minta Kajati Lanjutkan Penanganan Dugaan Korupsi Proyek Payung Elektrik Masjid Raya An Nur

PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Dua orang pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau dihebohkan oleh aksi demonstrasi dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK). Massa telah berunjuk rasa di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Selasa (11/6/24). 

Adapun kedua pejabat yang menjadi sasaran demonstran yakni Kabid Perkim Dinas PUPR Provinsi Riau Khairul Rizal dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Riau Thomas Larfo Dimiera. 

Pantauan awak media di sekitaran kantor Kejati Riau di Jalan Sudirman, sejumlah petugas kepolisian sudah bersiaga. Bahkan aparat mengerahkan sebanyak 5 unit mobil khusus untuk mengawal aksi tersebut. 

Robby Kurniawan, Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) menyatakan, pihaknya telah menurunkan massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa. 

"Aksi ini bentuk nyata sebagai kontrol sosial memberantas tindakan dugaan korupsi yang merugikan negara dan pemerintah daerah. GPMPPK telah menurunkan 2.000 orang lebih," kata Robby. 

Dalam surat pemberitahuan aksi yang di terima awak media, GPMPPK akan melakukan aksi unjuk rasa damai terhadap Kabid Perkim Dinas PUPR Provinsi Riau Khairul Rizal dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Riau Thomas Larfo Dimiera. 

GPMPPK menduga kedua pejabat tersebut bermasalah. Menurut GPMPPK, Khairul Rizal selaku Kabid Perkim Dinas PUPR dinilai tidak baik dalam mengatur segala urusan pekerjaan di lapangan. Sementara, menurut GPMPPK, Kabid Cipta Karya Thomas Larfo Dimiera dinilai telah menciptakan kegaduhan sosial terkait kegagalannya dalam penyelesaian proyek payung elektrik yang ada di halaman Mesjid Raya An-Nur Provinsi Riau senilai puluhan miliar. Diketahui, proyek yang meniru payung elektrik Masjid di Mekkah dan Madinah tersebut kini mangkrak. 

Selain itu, GPMPPK menduga terjadi pengaturan proyek dengan istilah "satu pintu" yang berpotensi memunculkan dugaan permainan proyek dengan oknum-oknum tertentu. 

"Meminta Kajati Riau melanjutkan penanganan dugaan korupsi atas gagalnya pembangunan proyek payung elektrik di Masjid Raya An Nur Provinsi Riau," terang GPMPPK dalam pernyataannya.  (***)