DPR Umumkan Mitra Kerja 13 Komisi DPR, Ini Daftarnya

JAKARTA | SERANTAUMEDIA - DPR RI menetapkan struktur alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Ke-V masa persidangan I tahun 2024-2025, Selasa (22/10/24). 

Jumlah komisi akan bertambah menjadi 13 komisi menyesuaikan dengan semakin banyaknya mitra kerja dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. ***

Daftar Komisi-Komisi:

Komisi I Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Luar Negeri;

2. Kementerian Pertahanan;

3. Kementerian Komunikasi dan Digital;

4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU;

5. Badan Intelijen Negara (BIN);

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas); 

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla); 

9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas); 

10. Dewan Pers; 

11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

12. Komisi Informasi Pusat (KIP); 

13. Lembaga Sensor Film (LSF).

Komisi II Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja: 

1. Kementerian Dalam Negeri;

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU); 

5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); 

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI); 

8. Badan Kepegawaian Negara (BKN); 

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI); 

10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);

11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 

12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN); 

13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);

Komisi III Ruang lingkup: Penegakan Hukum

 Mitra kerja: 

1. Kejaksaan Agung;

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung; 

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; 

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 

8. Badan Narkotika Nasional (BNN).

Komisi IV Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Mitra kerja: 

1. Kementerian Pertanian; 

2. Kementerian Kehutanan; 

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

4. Badan Urusan Logistik (Bulog);

5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM); 

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas); 

7. Badan Karantina Indonesia. 

Komisi V Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Pekerjaan Umum; 

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

3. Kementerian Perhubungan; 

4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal; 

5. Kementerian Transmigrasi;

6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); 

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Komisi VI Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Perdagangan;

2. Kementerian BUMN; 

3. Kementerian Koperasi; 

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); 

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); 

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS); 

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). 

Komisi VII Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Perindustrian; 

2. Kementerian Pariwisata; 

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; 

4. Kementerian UMKM;

5. Badan Standardisasi Nasional (BSN); 

6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI); 

7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI); 

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Komisi VIII Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Agama;

2. Kementerian Sosial; 

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); 

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); 

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI);

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Komisi IX Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Kesehatan; 

2. Kementerian Ketenagakerjaan; 

3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

4. Kementerian Penempatan Migran;

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan); 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan); 

8. Badan Gizi Nasional.

Komisi X Ruang lingkup: Pendidikan, Olahraga, Sains, dan Teknilogi 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

3. Kementerian Kebudayaan;

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas); 

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 

7. Badan Pusat Statistik.

Komisi XI Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

Mitra kerja: 

1. Kementerian Keuangan;

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Bank Indonesia (BI); 

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); 

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 

7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); 

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);

10. BUMN (PMN dan Privatisasi).

Komisi XII Ruang lingkup: ESDM, Lingkungan Hidup, Investasi 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan; 

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Penanaman Modal; 

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas); 

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); 

6. Dewan Energi Nasional (DEN);

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);

8. Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Komisi XIII Ruang lingkup: Reformasi Regulasi dan HAM 

Mitra kerja: 

1. Kementerian Hukum;

2. Kementerian HAM;

3. Kementerian Sekretariat Negara;

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 

5. Komnas HAM;

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); 

8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); 

9. Sekretariat Jenderal DPD RI;

10. Sekretariat Jenderal MPR RI 11. Kantor Staf Presiden (KSP).